SELAMAT DATANG DI SITUS TIM FASILITASI ADD KABUPATEN BOJONEGORO Pedoman Umum ADD: Pedum & Juknis ADD

Minggu, 04 Maret 2012

Pedum & Juknis ADD

Catatan :

Selengkapnya Peraturan Bupati ini beserta Lampirannya dapat diunduh di Menu Download pada situs ini, Terima kasih.



DRAF / RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO










BUPATI BOJONEGORO,










Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;




b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);




2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);




3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);




4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);




5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);




6.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);




7.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);




8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);




9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);




10.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;




11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;




12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;




13.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9).










MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :





1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2.

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .

3.

Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

4.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro .

5.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro .

6.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKKD adalah BPKKD Kabupaten Bojonegoro .

7.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro .

8.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro .

9.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

10.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

11.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia .

12.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .

13.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .

14.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat .

15.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah .

16.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .

17.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi .

18.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro .

19.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

(2)

Tujuan diberikannya ADD adalah :


a.

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;


b.

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;


c.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;


d.

Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat ;

BAB III

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD terdiri dari :





a.

Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

b.

Bagian dari Dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro terdiri dari :


1)

Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai.


2)

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

BAB IV

RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA

ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rumusan ADD untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa :

(1)

∑ ADD = ∑ ( ADDM + ADDP )


Rumus dasar penetapan ADD :


ADD = Alokasi Dana Desa.


ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60%.


ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%.

(2)

Formula Penerimaan ADD kepada Desa :


1.

Rumus Penerimaan Desa



ADDx = ADDM + BDx (ADDP)



BDx = Nilai Bobot Desa pada Desa


2.

Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)



BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 + ……. an KV n



a1, a2 .....an = Angka Bobot dari masing-masing variabel.



KV 1, KV 2.....KV n = Koefisien masing-masing variabel



a.

Rumus Koefisien Variabel Desa x




1).

KV Penduduk :





Jumlah Penduduk Desa/Jumlah Penduduk Kabupaten




2).

KV Kemiskinan :





Jumlah Penduduk Miskin Desa/Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten




3).

KV Kontribusi PBB :





Jumlah PBB Desa/Jumlah PBB se Kabupaten




4).

KV Keterjangkauan (Km) :





Jarak Desa ke Kecamatan/Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan




5).

KV Luas Desa :





Luas Desa/Luas Kabupaten



b.

Penetapan Variabel dan Bobot Variabel





VARIABEL

NOTASI VARIABEL

NOTASI BOBOT

BOBOT






1. Penduduk

V1

a1

30






2. Kemiskinan

V2

a2

30






3. PBB

V3

a3

25






4. Keterjangkauan

V4

a4

10






5. Luas Desa

V5

a5

5






JUMLAH

100%




c.

Selain penetapan variabel dan bobot variabel sebagaimana dimaksud terhadap Desa penghasil minyak dan gas bumi, kehutanan dan pertambangan umum ditetapkan dan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .



d.

Definisi Variabel (menggunakan Basis Data 2 Tahun sebelumnya) :




1).

Variabel Penduduk adalah jumlah Penduduk yang bersumber dari Kantor Statistik.




2).

Variabel Kemiskinan adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Kantor Statistik (Variabel ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan).




3).

Variabel PBB adalah realisasi PBB di Desa berdasarkan data dari DISPENDA




4).

Variabel keterjangkauan adalah jarak Desa dengan Kecamatan berdasarkan data yang ada di BAPPEDA.




5).

Variabel Luas adalah Luas wilayah Desa berdasarkan Data Luas Wilayah Desa yang ada di BAPPEDA.

Pasal 5

Besar penerimaan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INSTITUSI PENGELOLA

ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

(1)

Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

(2)

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

(3)

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :


a.

Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa;


b.

Menyusun besarnya Alokasi Dana Desa yang di terima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;


c.

Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;


d.

Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau fihak lain;


e.

Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa;


g.

Memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

(4)

Di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro ;

(5)

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :


a.

Melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;


b.

Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan ;


c.

Melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ;


d.

Memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ;

Pasal 7

(1)

Di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(3)

Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut Tim I, mempunyai tugas untuk mengelola dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :


a.

Penangungjawab : Kepala Desa / Pj Kepala Desa


b.

Ketua : Sekretaris Desa / Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas harian Sekretaris Desa


c.

Sekretaris : Kepala Urusan Pemerintahan


d.

Bendahara : Bendahara Desa


e.

Anggota :




1 orang Kepala Urusan selain Pemerintahan




1 orang Kepala Dusun

(4)

Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut Tim II, mempunyai tugas untuk mengelola dana ADD yang digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :


a.

Penangungjawab : Kepala Desa


b.

Ketua : Ketua LPMD


c.

Sekretaris : Unsur LPMD


d.

Bendahara : Bendahara Desa


e.

Anggota : Maksimal 5 orang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, pemuda, PKK dan Ketua RT/RW.

(5)

Apabila Ketua LPMD berhalangan maka jabatan Ketua dapat diganti dari unsur LPMD yang lain.

(6)

Pembentukan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dari unsur tokoh masyarakat, pemuda, PKK dan Ketua RT/RW dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

(1)

Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro .

(2)

Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro dengan Keputusan Kepala Desa.

(3)

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Bojonegoro c.q Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

(4)

Bagian Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKKD (Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Kepala BPKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

(6)

Penyaluran dana dilakukan 2 (dua) tahap melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro, yaitu :


a.

Tahap I (satu) sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan ADD;


b.

Tahap II (dua) sisa perhitungan besaran ADD masing-masing Desa;

(7)

Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa dan rekomendasi Camat.

(8)

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari unsur Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1)

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

(2)

ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ADD yang diterima.

(3)

ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah ADD yang diterima.

Pasal 10

(1)

Anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) penggunaannya diprioritaskan untuk :


a.

Biaya perawatan Kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa;


b.

Biaya Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan;


c.

Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;


d.

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honor Ketua RT dan RW ;


e.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa;


f.

Lain-lain yang dipandang sangat perlu dan mendesak.

(2)

Anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), penggunaannya diprioritaskan untuk :


a.

Pemberdayaan masyarakat dan institusi utamanya untuk pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peran gender, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Biaya Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta biaya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes);


b.

Pemberdayaan Lingkungan, utamanya untuk pengadaan sarana dan atau prasarana baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa;


c.

Pemberdayaan Ekonomi, utamanya untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha skala kecil, pengembangan unit ekonomi desa dan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal;


d.

Besarnya anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c dirumuskan secara musyawarah bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1)

Perubahan penggunaan ADD, yang tercantum dalam APBDesa dilaksanakan apabila :


a.

Terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;


b.

Terdapat tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.

(2)

Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses berikut :


a.

Mengadakan musyawarah Desa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Perubahan kegiatan ADD, yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua BPD, perwakilan unsur tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;


b.

Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD (yang baru);


c.

Berita acara musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(3)

Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

PENGELOLAAN

Pasal 12

(1)

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

(2)

Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

(3)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 13

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

(1)

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

(2)

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1)

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehinggabentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes:

(2)

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, adalah sebagi berikut :


a.

Laporan berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;


b.

Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaiaan akhir penggunaan ADD.

(3)

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;

(4)

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekap secara bertahap dari seluruh laporan tingkat desa secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.;


BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan selanjutnya tingkat Kabupaten.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 18

(1)

Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :


a.

Desa yang dapat melaksanakan kegiatan ADD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan penggunaan ADD tepat waktu dengan baik dan benar;


b.

Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam program ADD yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari ADD;


c.

Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program ADD yang telah digulirkan.

(2)

Standar penilaian terhadap pelaksanaan ADD dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 19

(1)

Bagi Desa yang dinilai melanggar ketentuan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dikenakan sanksi berupa pertimbangan untuk ditangguhkan pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya.

(2)

Bentuk pelanggaran terhadap pedoman umum dan petunjuk teknis antara lain :


a.

Penyimpangan penggunaan ADD ;


b.

Tidak menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan ;


c.

Jika terjadi pelangaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;




BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan

c.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.







Ditetapkan di :

Bojonegoro








pada tanggal :









BUPATI BOJONEGORO


















H. S U Y O T O


1 komentar:

  1. Silahkan kirim saran dan masukan kepada kami, Terimakasih

    BalasHapus